Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Prabowo Subianto
Refly Harun Sentil Prabowo Sejak Gabung Jokowi, Lupa Pernah Didukung FPI, GNPF Ulama, PA 212
2020-12-25 22:28:51

Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang pernah menjadi Calon Presiden RI pada kontestasi Pemilu 2019 lalu, sejak Prabowo kalah bertanding dan kini bergabung ke kubu Jokowi yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Indonesia Maju mendapat sorotan dari banyak tokoh, diantaranya dari Refly Harun.

Pakar Hukum Tata Negara ini tiba-tiba mengingatkan bos Gerindra ini pernah didukung secara militan oleh FPI, GNPF Ulama, hingga PA 212 saat Pilpres 2019 lalu.

Kini, para pendukung Prabowo Subianto tersebut, kata Refly Harun, sebagian besar mendapat masalah.

Namun, sikap Prabowo Subianto sejak bergabung ke Presiden Joko Widodo ( Jokowi), menurut Refly Harun sudah berubah.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun kembali mempertanyakan sikap diam dari Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan terkait beberapa persoalan yang menyangkut para pendukungnya.

Refly Harun pun menyebut bahwa Prabowo terkesan sudah melupakan para pendukungnya yang berjuangb di Pilpres 2019 lalu.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube pribadinya, Refly Harun, Kamis (24/12).

Ia mulanya mengingatkan kembali para pendukung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 yang terdiri dari kelompok society maupun dari partai politik.

"Kita tahu bahwa ketika maju di Pilpres 2019 bahkan sebelumnya di 2014, Prabowo Subianto didukung dan disokong oleh beberapa komponen society, sebut saja FPI, bersama juga kelompok-kelompok lainnya seperti PA 212, GNPF Ulama," ujar Refly Harun.

"Beberapa partai seperti PKS, PAN, ada Demokrat yang akhirnya berlabuh juga di situ," imbuhnya.

Namun menurut Refly Harun, semenjak masuk ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo menunjukkan sikap yang berbeda.

Dirinya menyinggung persoalan yang tengah dihadapi oleh pendukung besarnya yakni Front Pembela Islam ( FPI) bersama juga Imam Besarnya, Habib Rizieq Shihab.

"Tetapi faktanya adalah ketika pendukung-pendukung calon presiden Prabowo-Sandiaga Uno katakanlah disudutkan, diperlakukan tidak adil bahkan ada enam laskar FPI yang tewas tetapi belum ada kejelasan, termasuk Habib Rizieq yang ditahan."

"Prabowo diam saja, Prabowo seolah-olah tidak peduli bahwa pendukungnya di Pilpres kemarin satu demi satu dilaporkan," ungkapnya.

Selain itu, Refly Harun menyayangkan respons dari pemerintah terhadap kelompok oposisi, termasuk di antaranya adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut menandakan proses demokrasi tidak berjalan dengan baik.

"Termasuk juga munculnya kelompok-kelompok yang mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah juga mengalami kendala, seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia," kata Refly Harun.

"Ada kecenderungan demokrasi kita mulai dimasuki lagi unsur-unsur militerisme," imbuhnya.

Oleh karenanya, mantan Komisaris Utama PT Pelindo itu berharap Prabowo Subianto menjadi sadar dan tetap memikirkan dan mempedulikan para pendukungnya.

Ia juga berharap Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra tetap bisa menjadi oposisi untuk mencipatakan keseimbangan dalam berdemokrasi.

"Mudah-mudahan Prabowo sadar kesadarannya hal-hal seperti ini, kecuali kalau yang bersangkutan tidak peduli lagi dengan massa yang mendukung dia," harapnya.

"Bahwa demokrasi sangat penting bagi kesehatan negeri ini, bahwa oposisi itu tidak boleh dimatikan karena dia menjadi obat demokrasi," pungkasnya.

Sementara, Politisi PKS, Mardani Ali Sera berikan tanggapan terkait masuknya Sandiaga Salahuddin Uno di dalam kabinet Indonesia Maju.

Sandiaga Uno sebelumnya diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Dilansir dalam acara Satu Meja The Forum, Rabu (23/12), Mardani Ali mengaku menyayangkan kondisi tersebut.

Mardani mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak sehat untuk kelangsungan demokrasi.

Seperti yang diketahui, masuknya Sandiaga Uno dalam pemerintahan menyusul Prabowo Subianto yang sudah lebih dulu menjadi Menteri Pertahanan.

Mardani mengakui bahwa kondisi tersebut merupakan sebuah eksperimen baru karena baru pertama kali terjadi di dalam dunia perpolitikan.

"Yang pertama ini eksperimen baru karena sebelum-sebelumnya hampir tidak ada kompetitor di capres atau wapres yang masuk dalam line up kabinet," ujar Mardani.

Menurut Mardani tidak seharusnya penantang di Pilpres, baik capres maupun cawapres justru bergabung dalam gerbong pemerintahan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya Prabowo dan Sandi di kabinet Presiden Jokowi memberikan kekecewaan tersendiri.

Menurutnya, kekecewaan itu tidak hanya dari pendukung Prabowo-Sandi melainkan juga mungkin dari pendukung Jokowi-Maruf Amin.

"Tetapi catatan saya adalah ada kesehatan demokrasi yang harus kita jaga bersama," kata Mardani.

"Saya melihatnya ketika Pak Prabowo masuk kekecewaan itu ada sebagian pendukung 02, ketika Bang Sandi masuk agak sempurna kekecewaannya," ungkapnya.

Dengan begitu menurut Mardani kondisi tersebut justru tidak baik untuk proses demokrasi.

Dikatakannya bahwa setelah masuknya Prabowo dan Sandi, secara umumnya adalah Gerindra, maka tidak ada keseimbangan antara koalisi dengan oposisi.

"Dan ini tidak sehat buat demokrasi yang sehat, secara logika dan etika partai atau figur pendukung Pak Prabowo menjadi kekuatan penyeimbang di luar, menjadi oposisi akurasi publik akan terakomodasi dengan baik oleh kelompok opsisi untuk check and balance. Dan itu sehat," jelas Mardani.

"Kita punya pola pikir yang berbeda-beda dan untuk itu kita perlu bersama-sama menyehatkannya bukan mengawinkannya secara paksa," tegasnya menutup.

Lihat video YouTube: PRABOWO DIAM SAJA!! PENDUKUNG KECEWA!!
https://youtu.be/-cuoeD4HyOA

Atau,

Klik disini.

(rad/tribunnews/bh/sya)



 
Berita Terkait Prabowo Subianto
 
Koalisi Sipil Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Pesawat Mirage 2000-5 Prabowo
 
Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?
 
Refly Harun Sentil Prabowo Sejak Gabung Jokowi, Lupa Pernah Didukung FPI, GNPF Ulama, PA 212
 
Fahri Hamzah Kecewa dengan Prabowo: Harusnya Bisa Rangkul Oposisi
 
Elektabilitas Prabowo Nyungsep Karena Tidak Mampu Tunjukkan Kontribusi Nyata
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri dan KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai 19,2 Miliar di Bogor
Oknum Notaris Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penggelapan Dokumen Klien
Kuasa Hukum Mohindar H.B Jelaskan Legal Standing Kepemilikan Merek Polo by Ralph Lauren
Dewan Pers Kritik Draf RUU Penyiaran: Memberangus Pers dan Tumpang Tindih
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Senior STIP Jakarta Aniaya Junior hingga Meninggal
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri dan KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai 19,2 Miliar di Bogor
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]